Belajar dari Pak Yusril dan Pak Denny

Denny dan Yusril
Denny dan Yusril

Yusril Ihza Mahendra dan Denny Indrayana sudah berulangkali terlibat dalam suatu polemik. Sesuai kapabilitas dan background keduanya, polemik yang terjadi merupakan polemik seputar hukum, khususnya hukum tata negara.

Tak jarang, keduanya sering terlibat dalam adu pernyataan dan argumentasi pada sebuah media. Cukup menarik untuk mengikuti perdebatan keduanya, tentu saja sebagai sebuah sarana pembelajaran untuk memperkaya pengetahuan-dalam bidang hukum pada khususnya.

Polemik pertama adalah mengenai keabsahan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Yusril menggugat ke Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan sang Jaksa Agung pada waktu itu. Yusril berargumen bahwa Hendarman Supandji merupakan Jaksa Agung ilegal. Pokok permasalahannya pada waktu itu menurut Yusril adalah, bahwa masa jabatan Hendarman Supandji seharusnya berakhir bersamaan dengan berakhirnya kabinet Indonesia Bersatu jilid I bentukan Presiden SBY. Faktanya, dengan berakhirnya kebinet tersebut, Hendarman tidak diberhentikan sebagai Jaksa Agung sebagaimana anggota kabinet yang lain. Pun halnya ketika SBY kemudian terpilih kembali menjadi presiden untuk kedua kalinya pada tahun 2009, Hendarman tidak dilantik kembali menjadi Jaksa Agung. Dengan begitu, Yusril menganggap bahwa kedudukan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung tidak berdasar hukum, meskipun memang secara de facto dia menjabat sebagai Jaksa Agung.

Pada sisi yang lain, Yusril sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Sisminbakum oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji. Atas dasar itu lah kemudian Yusril menggugat keabsahan Hendarman sebagai Jaksa Agung itu. Yusril merasa dirinya dirugikan sebagai akibat telah ditetapkannya dirinya menjadi seorang tersangka korupsi-oleh seorang Jaksa Agung yang dianggapnya ilegal. Dengan demikian, Yusril memiliki legal standing yang kuat untuk melakukan gugatan terhadap keabsahan Hendarman sebagai Jaksa Agung.

Pada titik itu, pada dasarnya perseturuan antara Yusril dan Denny menuai titik tertinggi. Dalam hal itu, Denny menjadi wakil pemerintah untuk menghadapi gugatan Yusril tersebut.

Pada sebuah koran nasional pun terlibat perdebatan seru antara keduanya. Tulisan Denny yang berjudul Jaksa Agung Non Kabinet segera berbalas oleh tulisan Yusril yang menyangkal semua argumen Denny dalam tulisan tersebut. Denny pun membalas kembali tulisan tersebut dan kemudian terbalas kembali oleh Yusril. Tercatat total terdapat enam tulisan keduanya, masing-masing tiga tulisan Denny dan berbalas tiga tulisan Yusril.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memang memenangkan gugatan Yusril. Alhasil, Hendarman pun harus melepaskan jabatannya sebagai Jaksa Agung.

Polemik kedua adalah yang paling gres, yakni seputar moratorium pengetatan pemberian remisi bagi para terpidana koruptor. Sebagaimana diketahui, Denny begitu getol mencanangkan moratorium tersebut dan kemudian ditentang oleh Yusril. Alasan Yusril, moratorium tersebut bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang memang memungkinkan bahwa setiap terpidana menerima remisi, tanpa memandang kasus yang menjerat sang terpidana tersebut. Atas dasar itu, Yusril menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara atas moratorium yang mengekang tujuh terpidana korupsi. Dan lagi-lagi, pada peradilan tingkat pertama, Yusril memenangkan gugatan tersebut. Tujuh koruptor pun menjadi bebas setalah mendapatkan remisi.

Kalau merujuk lebih lama, perseteruan keduanya sebenarnya sudah dimulai sejak Yusril menjadi Mensesneg sementara Denny pada waktu itu masih menjadi aktivis pemberantasan korupsi.  Denny sering menyoal sikap Yusril yang dianggapnya membantu pencairan dana Tommy Soeharto dari luar negeri. Tak berapa lama setelah itu, pada akhir April 2007 Yusril akhirnya diberhentikan dari kursi kabinet. Ketika Yusril keluar dari jalur pemerintahan, berkebalikan dengan itu, Denny justru bergabung dengan pemerintahan SBY sebagai Staf Ahli Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN sejak September 2008. Selanjutnya, Denny bahkan menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM terhitung sejak Oktober 2011.

Perseteruan Yusril dengan Denny juga muncul saat Yusril menulis di koran nasional tentang posisi Wakil Menteri hasil reshuffle. Tulisan tersebut masih dapat dijumpai dalam blog pribadinya. Yusril menyoroti keberadaan Wamen yang dinilai memiliki landasan yang saling bertubrukan antara UUD 1945, Undang-Undang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011. Dalam tulisannya itu, Yusril secara khusus membahas mengenai posisi Denny Indrayana.

Dia menyebutkan Denny Indrayana merupakan pegawai negeri sipil golongan III/C dengan jabatan fungsional sebagai Guru Besar di Universitas Gajah Mada. Denny tidak menduduki jabatan struktural apapun di Fakultas Hukum UGM, baik ketika diangkat menjadi Staf Khusus Presiden, atau ketika diangkat diangkat menjadi Wakil Menteri.

Sebagaimana syarat wakil menteri dalam Undang-Undang Kementerian Negara, wakil menteri merupakan seorang pejabat karier. Atas dasar itu, Yusril berpendapat bahwa Denny tidak memiliki jabatan karier apapun sehingga pengangkatannya menjadi wakil menteri adalah sebuah kekeliruan.

Disamping itu, Yusril juga menuliskan bahwa sebelum Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011, dalam Pasal 70 ayat (3) disebutkan bahwa Wakil Menteri itu haruslah pejabat yang telah menduduki jabatan eselon Ia. Namun ketentuan itu secara tiba-tiba dihapuskan, tanpa mengubah ketentuan-ketentuan yang lain sehingga patut diduga bahwa penghapusan ketentuan tersebut adalah untuk mengakomodasi kepentingan Denny sehingga ia memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang wakil menteri.

Belajar dari keduanya

Sampai dengan saat ini saya masih berharap agar keduanya dapat berkolaborasi saja dalam membangun hukum tata negara yang katanya masih carut-marut dan rawan benturan kewenangan. Keduanya adalah ahli hukum tata negara dan keduanya berpengalaman dalam ranah birokrasi. Dengan modal pengetahuan dan pengalaman seperti itu tentu kolaborasi keduanya sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Sayangnya, keduanya justru lebih sering berada pada posisi yang berseberangan. Padahal, keduanya juga memulai karier sebagai akademisi. Saya berpendapat bahwa idealisme seorang akademisi pada umumnya lebih tinggi daripada seorang birokrat murni. Oleh karenanya, perpaduan dan kerja sama keduanya, lebih dibutuhkan oleh negara daripada perseteruan yang selama ini dilakukannya.

Namun, apapun itu, adalah sangat menarik untuk belajar dari keduanya. Argumentasi-argumentasi hukum yang seringkali muncul dari pemikiran mereka patut menjadi bahan pembelajaran bagi siapapun yang tertarik dengan hakikat hukum yang diutarakan keduanya.

Di dalam persidangan, dari dua kasus perseteruan keduanya, Yusril memang bisa dikatakan unggul dari Denny, mengingat dua kali sudah Yusril memenangkan gugatan di pengadilan itu. Namun begitu, percik pemikiran Denny juga tidak bisa dibiarkan menguap begitu saja, tentu saja untuk menambah khasanah pengetahuan hukum dari hasil pemikirannya. Semangat Denny dalam upayanya memberantas korupsi juga patut diapresiasi, sementara pada sisi yang lain kapasitas pengetahuan hukum Yusril juga tidak perlu diragukan lagi.

Secara pribadi, saya kagum terhadap keduanya dan jujur saya pun cukup rajin membaca tulisan keduanya pada media cetak atau internet. Saya tidak ingin melebih-hebatkan salah satu diantara mereka. Dalam pandangan saya, keduanya adalah sosok yang hebat dan keduanya dibutuhkan oleh negara. Saya masih mengharapkan keduanya akur dan berkolaborasi bersama dalam membangun hukum, pada khususnya hukum tata negara yang merupakan background pendidikan keduanya. Semoga!

***

One thought on “Belajar dari Pak Yusril dan Pak Denny

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s