Idealisme Naifku tentang Demokrasi

Dalam tulisan Untuk Pemilukada Batang, aku menyarankan kepada warga Batang yang akan memilih pasangan calon bupati-wakil bupati hendaknya memilih calon yang kira-kira amanah dalam mengemban tugas mereka ke depannya. Aku bergagasan bahwa pasangan calon yang membagi-bagi uang kepada rakyat tidak lah layak untuk dipilih. Argumenku, mereka yang membagi-bagikan uang akan berupaya untuk mengembalikan uang yang telah dibagi-bagikan itu dengan berbagai cara. Jika gaji mereka tidak mencukupi untuk mengembalikannya, maka sudah pasti korupsi akan menjadi pelarian mereka. Masih mending jika mereka  hanya sekadar mengembalikan, tapi bagaimana jika lebih dari itu? Bagaimana jika mereka terus berupaya untuk menumpuk uang negara ke dalam lumbung pribadinya sendiri?

Saat aku menulis itu, aku berharap rakyat Batang menyadari akan gagasanku sehingga mereka tidak akan memilih pasangan calon yang membagi-bagikan uang kepada mereka. Salah memilih, konsekuensinya kelak mereka akan dipimpin oleh orang yang salah. Ini bisa berarti selama lima tahun ke depan, hak mereka sebagai rakyat, terancam terkhianati.

Tapi apa daya, gagasanku ternyata terlalu ideal. Bukan! Bukan ideal, tapi naif! Terlalu naif!

Ternyata, sebelum mereka menggunakan hak suaranya, sebagian besar rakyat justru berharap mendapat pesangon dari para pasangan calon. Dan faktanya, ketiga pasangan calon memang telah mempersiapkan amplop untuk mereka. Nilainya bervariasi, mulai dari 10 hingga 25 ribu rupiah.

Di beberapa pemilihan umum sebelumnya, memang aku sempat mendapati calon yang melakukan praktik seperti itu, tapi aku pikir (dalam arti berharap) sekarang sudah lebih baik. Kenyataannya, justru semakin parah saja. Semua calon mempraktikkannya, sementara rakyat juga menghendakinya.

Penasaran, aku mencoba untuk sharing akan hal tersebut kepada dua orang rekanku. Dari penuturan rekan-rekanku, praktik yang sama ternyata terjadi pula di tempat mereka tinggal, bahkan mereka sangat yakin hal demikian dipraktikkan di semua tempat. Begitukah rupanya potret demokrasi yang kini tengah diagungkan di Indonesia? Luar biasa penafsiran bangsa Indonesia mengenai demokrasi; mereka tidak naif sebagaimana otakku merumuskannya!

Anganku pun mencoba masuk ke dalam benak rakyat dan benak para calon itu; aku berusaha membaca pikiran mereka. Aku berspekulasi, barangkali berikut ini cara berpikir mereka:

Rakyat sudah tidak percaya lagi pada pemerintah, mereka beranggapan bahwa siapapun pemerintahnya, nasib mereka tidak akan berubah, aspirasi mereka sudah pasti tidak akan didengar. Sementara itu, pandangan umum mereka sudah men-judge: “Ah, sudah pasti kelak mereka korupsi”.  Makanya, ketika pemilu datang, rakyat sudah apatis dengan para calon yang ada.

Biarpun demikian, mereka tetap menyadari bahwa mereka tetap memerlukan pemimpin, meski pemimpin itu bukanlah sosok yang amanah. Mereka menyadari bahwa mereka tetap membutuhkan sosok bupati dan wakil bupati sebagai pelaksana sistem kepemerintahan.

Mereka ingin sistem pemerintahan tetap berjalan, meski hanya sebatas untuk keperluan administratif saja, bukan sebagai penyalur dan eksekutor aspirasi mereka sebagai warga negara ke depannya. Akibatnya, nurani mereka sudah tertutup dengan persepsi mereka sendiri, yakni persepsi bahwa para calon yang ada sudah pasti tidak akan amanah dan koruptif. Pada akhirnya, mereka akan memilih calon yang (walaupun sedikit) mampu membuat mereka senang, yakni calon yang memberi mereka uang. Lumayan bagi mereka, sepuluh ribu saja sudah lebih dari cukup untuk membeli beras.

Lalu, bagaimana jika semua calon membagi-bagikan uang? Tentu yang memberinya paling banyak yang akan mereka pilih.

Sementara itu, para calon juga sudah terjebak pada paradigma takut kalah dan tidak mau kalah. Oleh karenanya mereka berupaya “menyenangkan hati rakyat” dengan sejumlah rupiah.

“Kalau ada calon lain memberikan uang, masak aku tidak? Nanti rakyat gak milih aku dong?” Begitulah paradigma mereka. Sebuah paradigma politik yang sederhana, akan tetapi secara logika memang masuk akal. “Pokoknya aku harus menang dulu, masalah mengembalikan uangnya, nanti lah gampang kalau aku sudah jadi.”

Begitu menurut spekulasiku pribadi. Korupsi di Indonesia berakar pada sistem demokrasi yang dipraktikkannya. Dan itu (hampir) menjadi siklus abadi yang terlestari.

Kesimpulanku, dari pemilu itu sebenarnya akar dari korupsi mulai tumbuh; dari sebuah fenomena bagi-bagi uang yang berlanjut pada upaya recovery atas uang-uang itu, dan terus berlanjut saking ketagihannya.

Apabila spekulasiku benar, maka justru rakyat lah yang memberi motif kepada para pemimpin yang dipilihnya itu untuk melakukan korupsi.  Latar belakangnya ya bagi-bagi uang tadi. Ngeri sekali jika praktik seperti itu terus dilanjutkan.

Kini aku bingung, mana kira-kira yang benar? Korupsi pemimpin yang memiskinkan rakyat atau rakyat miskin yang menjadikan pemimpinnya korupsi? Atau keduanya ternyata adalah sebuah siklus sebagaimana yang muncul dalam pikiranku saat ini?

Yang pasti, hipotesisku selama ini benar: pada negara-negara miskin dan terbelakang, angka korupsi cenderung tinggi; sementara pada negara-negara kaya dan maju, angka korupsi cenderung rendah. Penyebabnya, barangkali siklus demokrasi yang aku maksud di atas.

***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s