Undang-Undang Zakat dan Tantangannya

Zakat, dalam konteks hukum Islam merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh umat Muslim. Kedudukannya dalam peribadatan adalah sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Para ulama berpendapat bahwa kedudukannya sebagai bagian dari rukun Islam itu adalah yang ketiga, yakni setelah syahadat dan sholat. Rukun Islam berikutnya adalah puasa, serta haji (bagi yang mampu). Dalam Al-Quran sendiri, perintah menunaikan zakat biasa disandingkan dengan perintah melaksanakan sholat. Muslim yang wajib untuk menunaikan zakat disebut dengan muzaki, sementara pihak yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik.

Bagi masyarakat luas, zakat berfungsi sebagai sarana untuk mendistribusikan pendapatan dari orang-orang yang lebih mampu kepada orang-orang yang kurang mampu. Dari fungsi ini, lebih lanjut diharapkan dapat mengurangi beban kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat. Sementara itu, dari perspektif ibadah, sebagaimana dijelaskan di awal, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Menunaikannya akan mendapat balasan pahala, dan meninggalkannya akan mendapat balasan dosa.

Atas dasar kewajiban menunaikan zakat tersebut, praktik zakat menjadi sesuatu yang sangat sering dilakukan oleh umat Muslim di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 80% dari total penduduknya. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada besaran yang jelas dan pasti mengenai berapa jumlah nominal yang dihasilkan dari praktik zakat ini. Hal ini menjadikan perannya sebagai sarana pengurang beban kemiskinan dan pengatur distribusi pendapatan, belum terukur dengan akurat.

Pada praktiknya, pengumpulan zakat dilakukan oleh panitia zakat yang sering disebut dengan amil. Amil ini bertugas untuk memfasilitasi calon pemberi zakat yang ingin menunaikan kewajiban zakatnya, kemudian meyalurkan hasil zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ajaran Islam mengakomodir bahwa amil tersebut adalah juga berhak untuk menerima zakat.

Karena bertugas sebagai pengumpul dan penyalur zakat, peran amil menjadi sangat sentral. Yang menjadi masalah, selama ini belum ada standardisasi kompetensi dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi para amil dalam menjalankan perannya itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sebentar lagi akan dicabut, salah satunya disebutkan bahwa amil zakat dibentuk oleh Pemerintah. Akan tetapi, pada praktiknya klausul ini ternyata sulit untuk sepenuhnya diterapkan. Dalam realitas sosialnya, sebagian besar amil dibentuk hanya berdasarkan musyawarah masyarakat setempat. Amil umumnya dibentuk dalam lingkup Rukun Tetangga (RT) masing-masing atas dasar kesepakatan bersama. Akan tetapi, terkadang praktik musyawarah juga dikesampingkan. Tidak sedikit yang terjadi bahwa amil dibentuk hanya atas dasar penunjukan atau klaim sepihak saja.

Secara umum, sebenarnya terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dilakukan setiap akhir bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri, sementara  zakat maal dibayarkan terhadap harta-harta yang dimiliki secara penuh selama lebih dari satu tahun terakhir. Pada praktiknya, zakat fitrah ini lah yang mendominasi. Sementara zakat maal, masih jarang sekali dilakukan. Amil di desa-desa umumnya hanya dibentuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah itu. Amil ini biasa dibentuk di akhir bulan Ramadhan atas dasar musyawarah atau penunjukan sepihak saja.

Kenyataan ini dapat dilihat pada masyarakat luas, terutama di desa-desa dengan  tingkat kekerabatan antarpenduduk yang masih sangat terasa. Umumnya, amil adalah pegurus masjid setempat ditambah dengan pemuka masyarakat lainnya. Keadaan ini menyebabkan tidak adanya mekanisme kontrol yang baku terhadap amil-amil itu. Di satu sisi pembentukan amil oleh masyarakat setempat  menunjukkan suatu bentuk suasana kekerabatan yang baik dalam masyarakat itu, akan tetapi di sisi yang lain berimplikasi pada sulitnya untuk mengukur kredibilitas dan tanggung jawab para amil. Realitas di lapangan, memang banyak muncul ketidakpuasan masyarakat atas kebijaksanaan amil dalam menyalurkan zakat dari para muzaki. Ketidakpuasan ini bisa terjadi karena amil dianggap tidak adil atau tidak tepat dalam menyalurkan atau membagi zakat yang ada. Akibatnya, karena masyarakat tidak atau belum mengetahui kemana sebaiknya mengadu, ketidakpuasan masyarakat ini menjadi sulit untuk tersalurkan. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa juga jumlah orang yang memiliki pengetahuan mengenai fikih zakat dalam masyarakat masih terbatas. Akibatnya, proses pembagian dan penyaluran zakat berpotensi menjadi tidak tepat seperti sebagaimana yang digariskan dalam syariat Islam.

Tantangan RUU Zakat ke Depan

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Zakat telah disetujui DPR November lalu. Akan tetapi, perumusan pasal-pasal dalam RUU tersebut bukan tanpa kritik. Ke depannya, seandainya RUU tersebut dipaksa untuk diundangkan, kritik-kritik tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penerapannya.  Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Masalah LAZ

Dalam RUU tersebut salah satunya disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini pun sebelumnya juga telah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang lama. Di daerah sendiri, terdapat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sementara itu, amil sendiri disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ ini memang dibentuk oleh masyarakat. Akan tetapi, pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri serta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  2. berbentuk lembaga berbadan hukum;
  3. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  4. memiliki pengawas syariat;
  5. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  6. bersifat nirlaba;
  7. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  8. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Pembentukan BAZNAS dan LAZ ini bertujuan untuk mengelola zakat agar sesuai dengan yang diatur dalam syariat Islam. Dengan diterapkannya syarat-syarat LAZ sebagaimana di atas, diharapkan ada standar kompetensi dan pertanggungjawaban yang jelas dari para amil. Selain itu, dengan adanya BAZNAS dan LAZ tersebut, diharapkan dapat diketahui besaran hasil zakat secara nasional serta bagaimana distribusinya.

Masalahnya, pembentukan LAZ sendiri bukan lah sesuatu yang selalu mudah bagi masyarakat. Syarat-syarat ini kemungkinan besar akan sulit dipenuhi oleh amil zakat di berbagai daerah. Bagi para amil yang berkedudukan di desa-desa, syarat-syarat tersebut  akan terasa sangat membebani. Apalagi bagi mereka yang sudah terbiasa dengan pembentukan amil yang cukup berdasarkan musyawarah atau penunjukan semata, pembentukan LAZ ini terkesan terlalu formal dan ribet untuk mereka.

Kalau syarat-syarat di atas diterapkan secara paksa tanpa adanya sosialisasi dan dukungan yang intensif dan memadai dari berbagai pihak (pemerintah, ulama, dan tokoh masyarakat), penerapan syarat-syarat ini akan sangat mungkin diabaikan saja oleh masyarakat. Ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru nanti pun bisa saja hanya akan berhenti di atas kertas.

2. Kriminalisasi amil jika menyalurkan zakat tidak sesuai dengan syariat

Dalam pasal 25 RUU Pengelolaan Zakat disebutkan:

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Terkait dengan itu, dalam pasal 39 disebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum tidak melakukan pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39 ini terasa kurang tepat. Zakat merupakan aktivitas yang dilakukan oleh umat Muslim atas dasar keyakinannya terhadap ajaran agamanya itu. Oleh karenanya, kriminalisasi pidana  sebagaimana yang disebutkan pasal 39 ini terasa tidak pas diterapkan. Jika memang ada indikasi ketidaktepatan dalam penyaluran zakat itu, tentu akan lebih sesuai jika dilakukan pemeriksaan pada peradilan agama terlebih dahulu, bukan secara langsung ditimpa dengan ancaman pidana yang berarti langsung masuk ke ranah peradilan umum. Dalam pemeriksaan di peradilan agama, dapat diputuskan apakah penyaluran zakat itu terbukti sesuai atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal zakat ternyata terbukti tidak didistribusikan sesuai syariat Islam tetapi tidak terdapat unsur pidana, sanksi yang dikenakan kepada amil cukuplah sebatas sanksi administratif saja. Akan tetapi, jika memang terindikasi terdapat unsur pidana, pemeriksaan pidana baru bisa diterapkan.

3. Kriminalisasi amil ilegal

Problematika selanjutnya adalah sebagaimana yang tersurat dari pasal 38 RUU Pengelolaan Zakat yang berbunyi:

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa amil harus lah mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Jadi, amil tidak boleh dibentuk semata-mata atas dasar musyawarah atau penunjukan sepihak seja, melainkan harus pula mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Selanjutnya dalam pasal 40 disebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dua pasal terakhir ini lah yang beberapa kali menuai perdebatan dari berbagai pihak. Pasal ini dianggap berpotensi untuk mengkriminalisasikan seseorang ke dalam penjara hanya karena ia bertindak sebagai amil tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Padahal, sebagaimana yang dijelaskan di atas, praktik zakat di desa-desa dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan kepercayaan dimana muzaki tidak mempermasalahkan apakan amil sudah mendapat izin atau tidak dari Pemerintah. Akibatnya, sekali lagi, jika penerapan pasal ini dilakukan secara serampangan_tanpa sosialisasi dan dukungan yang intensif dari berbagai pihak, tentu tidak lah akomodatif dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Akan banyak amil-amil yang belum mengerti mengenai aturan baru ini terancam sanksi pidana. Fictie hukum, tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa memandang kondisi sosial masyarakat.

Kesimpulannya, maksud dan tujuan dari pembentukan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang baru itu memang baik. Modifikasi hukum terkait praktik zakat  memang diperlukan. Sayangnya, masih terdapat beberapa rumusan pasal yang terasa kurang tepat, di samping dikhawatirkan akan sulit untuk diterapkan. Kalaupun undang-undang ini kemudian diundangkan sehingga resmi dinyatakan berlaku, Pemerintah, ulama, dan tokoh masyarakat harus bekerja keras dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat luas terkait pasal-pasal strategis yang berhubungan langsung dengan praktik zakat itu. Harapannya, dengan undang-undang yang baru nanti praktik zakat akan semakin lebih baik, adil, terukur, dan tentu saja: sejalan dengan syariat. Semoga!

*****

5 thoughts on “Undang-Undang Zakat dan Tantangannya

    • who’s there? kok pake akun saya?
      yg pasti saya anti copas, Mas.
      Hanya menyampaikan apa yg saya tahu. seandainya ada kemiripan dgn tulisan lain, itu hanya kebetulan saja.
      kalau ada yg keliru dgn yg saya tulis itu, silakan dikoreksi, utk menambah wawasan saya..

  1. maaf pak baru bisa baca, sedikit komentar dari saya. Setiap aturan pasti ada celah yang ada sehingga dapat memunculkan dampak negatif, namun dengan adanya peraturan yang formal akan menegaskan adanya payung hukum yang kuat. Terkait perizinan LAZ yang mungkin dikatakan sulit bagi masyarakat, tidak juga pak, adanya sarat2 administrasi yang mungkin terkesan ribet ya, itulah birokrasi yang saat ini ada di indonesia. Cuma kita bisa ambil sisi positifnya, bahwa dengan adanya sarat yang mungkin ribet itu akan tersaring orang-orang yang memang benar2 ingin membuat LAZ untuk kepentingan Umat. Terkait amil atau kepengurusan dari LAZ itu sendiri tidak perlu semua orang yang terlibat di dalam LAZ masuk dalam keanggotaan formal, saya sendiri pas di kampus tingkat 1 juga ikut menagani LAZ di bidang pendidikannya, tapi tidak masuk secara struktural dan hal tersebut tidak masalah, mungkin ilustrasinya seperti pramusaji di kementerian keuangan yang membayar pajak PPh untuk KPKNL, kan sah karena dia sebagai eksekutor saja, tapi tugas yang terkait formal di kerjakan oleh pegawai di kantor yang bersangkutan. Terkait penyaluran yang mungkin bisa dikriminalisasikan, menurut saya aturan itu perlu di buat sebagai batasan dan patokan agar amil benar-benar menyalurkan kepada yang berhak. Pun kalau ada indikasi tindak kriminal, sang penuntut harus bisa membuktikan tindak pidana tersebut kan? Yang jelas undang2 zakat sangat diperlukan namun perlu orang2 yang kompeten dan tahu tentang hukum agar tidak ada celah untuk menzolimi baik mustahik, muzaki, terlebih amil. mungkin itu tanggapan saya pak. Wallohu’alam bishowab.

    • sudah diundangkan Pak. dgn UU no 23 tahun 2011. mudah2an saja pasal2 di dalamnya bisa terimplementasi dgn baik, tentu saja dgn memperhatikan nilai2 sosial yg telah biasa dipraktikkan rakyat.
      trims pak.😀

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s