Mekanisme Alih Status : Kenapa Masih Sedikit Dipraktikkan?

Dalam terminologi umum pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BMN yang tidak dipergunakan lagi oleh Satuan Kerja (Satker) untuk menjalankan tugas dan fungsinya dapat dialihstatuskan kepada Satker lain yang membutuhkan BMN tersebut. Hal ini sebagai upaya optimalisasi pengelolaan BMN menganggur (idle) tersebut sebelum dilakukannya upaya lebih lanjut dalam bentuk pemanfaatan atau penghapusan dengan cara pemindahtanganan atau pemusnahan.

Akan tetapi, pada dasarnya tidaklah selalu mudah untuk menerapkan praktik alih status ini. Biarpun secara peraturan perundang-undangan ada dasar yang mengaturnya, kenyataannya cukup sulit untuk menyatukan paradigma diantara para Satker terhadap alternatif ini. Satker yang menguasai BMN idle, cenderung untuk mempertahankan BMN tersebut agar tetap dalam penguasaannya, sementara Satker yang membutuhkan BMN untuk menjalankan tugas dan fungsinya, umumnya lebih menyukai mekanisme pengadaan baru dalam bentuk pembelian atau pembangunan daripada menerima alih status dari Satker lain. Akibatnya, pengelolaan BMN yang seharusnya bisa mengoptimalisasi nilai guna serta mengefisiensi pengeluaran, akan sulit tercapai.

Dari segi peraturan, memang BMN idle wajib diserahkan oleh Pengguna Barang (Kementerian atau yang setingkat) dan/atau Kuasa Pengguna Barang (Satker) kepada Pengelola Barang (dalam hal ini Menteri Keuangan Cq. DJKN). Terhadap Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMN idle tersebut, dapat dikenai sanksi berupa pembekuan biaya pemeliharaan terhadap BMN tersebut. Akan tetapi, pada praktiknya mekanisme penyerahan ini masih belum bisa diterapkan sepenuhnya sebagai akibat dari tidak mudahnya untuk memonitor penggunaan aset di semua Satker. Karena untuk memonitornya saja tidak mudah, implikasinya untuk mengkategorikan sebuah BMN itu idle atau tidak juga menjadi tidak mudah. Selain itu, belum ada peraturan khusus sebagai dasar pengkategorian sehingga suatu BMN dapat dikatakan idle atau tidak. Pada akhirnya ini berakibat pada tidak diserahkannya BMN-BMN yang sebenarnya idle itu oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Satker yang membutuhkan BMN tertentu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, selama ini cenderung lebih menyukai membeli atau membangun baru daripada menggunakan BMN yang sudah tidak digunakan lagi oleh Satker lain. Penyebab munculnya paradigma seperti ini kemungkinan besar adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada aturan yang mengharuskan itu.

Selama ini, tidak ada aturan yang mengharuskan Satker untuk mengutamakan memperoleh BMN dengan mekanisme alih status dari Satker lain. Ketentuan tentang alih status memang ada, akan tetapi sifat dari ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang mewajibkan, melainkan lebih kepada pemberian alternatif untuk melakukan itu. Keadaan ini menjadikan Satker tidak merasa wajib atau perlu untuk menggunakan alternatif alih status ini sehingga orientasinya lebih tertuju pada praktik pengadaan baru daripada pengalihan status .

2. Ada motivasi tertentu dari pejabat pada Satker yang bersangkutan untuk melakukan pengadaan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa praktik pengadaan yang terjadi selama ini masih sangat rawan dengan praktik KKN. Sebagaimana diketahui, kasus-kasus korupsi yang selama ini mencuat didominasi oleh kasus-kasus yang terkait dengan masalah pengadaan. Kasus-kasus itu bisa menjadi bukti bahwa masih banyak celah dalam mekanisme pengadaan yang berlaku saat ini. Akibatnya, banyak pejabat yang berupaya untuk mencari keuntungan tersendiri dari praktik pengadaan yang dilakukan Satker. Motivasi keuntungan ini, bisa menjadi sebab sehingga Satker lebih menyukai melakukan pengadaan baru daripada mekanisme alih status ataupun sewa.

3. Rasa gengsi untuk menggunakan “BMN sisa atau eks” Satker lain.

Dari segi psikologis, memang ada indikasi rasa gengsi dari Satker-Satker tertentu sehingga Satker tersebut menolak menerima BMN yang berasal dari mekanisme alih status. Bagaimanapun, BMN tersebut adalah eks/bekas/sisa dari Satker lain sehingga terkesan remeh dan tak berharga. Selain itu, ada persepsi dari sebagian pihak bahwa Satker yang tidak melakukan pengadaan baru dianggap sebagai Satker inferior yang tidak mendapat alokasi dana dari pemerintah pusat untuk melakukan pengadaan baru. Akibat dari rasa gengsi ini, kemungkinan besar Satker akan menolak “pemberian gratis” dari mekanisme alih status tersebut dan justru lebih mengupayakan pembelian/pengadaan baru yang membebani uang negara.

 ***

Alih status, idealnya merupakan salah satu mekanisme terbaik terhadap BMN-BMN idle yang masih layak pakai. Akan tetapi, untuk mencapai kondisi ideal tersebut memang tidaklah mudah. Dibutuhkan ketegasan dan kerja keras dari semua pihak, terutama DJKN sebagai penerima delegasi Menteri Keuangan selaku wakil dari pemerintah untuk mengelola BMN. Ketegasan bisa diterapkan dalam bentuk pengetatan peraturan maupun pemberian sanksi yang tepat dan menjerakan bagi Satker yang tidak patuh. Sementara kerja keras, dilakukan dengan memonitor BMN pada semua Satker yang jumlahnya lebih dari 22.000 Satker di seluruh penjuru tanah air. Semua itu, tentu harus melibatkan seluruh aparat DJKN di pusat maupun daerah.

Ke depan, mudah-mudahan mekanisme alih status ini bisa menjadi mind set para Satker yang menguasai BMN idle serta Satker lain yang membutuhkannya sebagai upaya optimalisasi pengelolaan BMN dan efisiensi pengeluaran uang negara. Semoga..

***

Gedung KPKNL Pekalongan, sebelumnya digunakan DJP kemudian dialihstatuskan ke DJKN
Gedung KPKNL Pekalongan, sebelumnya digunakan DJP kemudian dialihstatuskan ke DJKN, diambil dari situs DJKN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s