Memberantas Korupsi dari Diri Sendiri

Korupsi masih menjadi penyakit kronis bangsa ini. Dari semua level kepemerintahan, dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, korupsi masih menjadi noda gelap tersendiri yang terus melekat dan sulit untuk dibersihkan.

imaginary image from google
imaginary image from google

Entah sejak kapan awal munculnya korupsi dalam peradaban hidup manusia. Dari segi keuangan, barangkali korupsi sudah muncul sejak mulai digunakannya uang sebagai sarana dalam pembayaran, serta adanya sistem pemerintahan yang mengelola uang tersebut. Lebih tua dari itu, ketika uang belum digunakan, kejahatan sudah dilakukan dalam bentuk pencurian atau perampokan barang-barang yang mempunyai nilai guna bagi kehidupan. Ketika sistem tukar-menukar barang sudah berganti dengan menggunakan uang, baru lah pencurian atau perampokan itu berevolusi menjadi korupsi dan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang mengelola uang tersebut.

Upaya pemberantasan korupsi bukannya tidak dilakukan sejak dulu. Bahkan semenjak orde lama, di saat negara baru merdeka, upaya ini sudah dilakukan. Pada masa itu para pendiri bangsa sudah menyadari bahwa pemberantasan korupsi perlu dilakukan, meski itu tidak menjadi prime act pemerintah di awal kemerdekaan.

Pada orde lama misalnya, pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957) yang salah satu tujuannya untuk membersihkan Angkatan Darat dari praktik-praktik korup. Kemudian pada tahun 1960 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Pada masa orde baru dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga di era reformasi diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Secara kelembagaan juga dibentuk beberapa tim/komite untuk menangani perkara korupsi, misalnya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan dasar hukum Keppres Nomor 228 Tahun 1967 Tanggal 2 Desember 1967 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Kemudian pada tahun 1970 dibentuk Komite Anti Korupsi diikuti dengan Komite Empat.

Pada tahun 1977 dengan Inpres Nomor 9 Tahun 1977 dibentuk Obstib yang pada awalnya bertugas untuk membersihkan pungutan liar di jalan-jalan, menertibkan uang siluman di pelabuhan, baik pungutan tidak resmi maupun resmi tetapi tidak sah menurut hukum, kemudian pada tahun 1977 diperluas sasaran penertiban kepada aparat departemen dan daerah.

Pada era reformasi, pada tahun 1999 dibentuk KPKPN dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dapat disimpulkan bahwa secara peraturan maupun kelembagaan, sebenarnya sudah ada upaya untuk memberantas korupsi dari dulu hingga kini. Masalahnya, apakah upaya-upaya tersebut efektif?

Untuk mengetahui kadar keberhasilan upaya-upaya pemberantasan korupsi tentu harus dilihat kenyataannya kini di lapangan. Secara faktual, korupsi masih terus menjalar dan dapat dengan mudah dirasakan.

Di kalangan masyarakat luas misalnya, ketika pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) praktik korupsi masih sangat jelas sekali terlihat. Pengalaman pribadi ketika membuat SIM menunjukkan bahwa hampir tidak ada yang melalui jalur dan prosedur resmi dengan serangkaian tes sebagaimana mestinya. Sebagian besar melalui jalur belakang yang memang lebih cepat dan tidak terlalu membuang tenaga. Tentu saja ada kompensasi pembayaran yang lebih mahal yang harus ditanggung pembuat SIM. Anehnya, baik itu pihak kepolisian maupun masyarakat sama-sama sepakat dengan praktik itu.

Saat mengamati pelamaran CPNS serta pendaftaran sekolah juga terjadi praktik-praktik tidak jujur. Beberapa kali ditemukan transaksi bawah tangan yang korup antara calon pelamar dengan penyelenggara layaknya ajang jual beli dengan tawar menawar antara keduanya. Parahnya, praktik-praktik tersebut sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, alias semua pihak sudah tahu sama tahu.

Pada level yang lebih tinggi, praktik korupsi terus saja terjadi. Dari level eksekutif, legislatif, dan yudikatif hampir bisa dikatakan tidak bisa lepas dari jerat korupsi. Kasus-kasus besar yang melibatkan para penyelenggara negara semakin sering saja terdengar. Dan parahnya, penanganannya terkesan sangat alot, lambat, berbelit-belit, dan ada nuansa kongkalikong.

Angka korupsi dewasa ini diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). IPK dipelopori oleh Transparansi Internasional dan diukur setiap tahunnya di hampir seluruh negara. IPK mempunyai rentang nilai 0-10. Semakin tinggi IPK di suatu negara berarti semakin rendah angka korupsi di negara tersebut.

IPK Indonesia untuk tahun 2010 lalu berada pada peringkat 110 dari 178 negara dengan nilai 2,8. Peringkat ini masih jauh di bawah Singapura yang memiliki IPK 9,3 dan menduduki peringkat paling atas negara paling bersih dari korupsi di dunia. Peringkat Indonesia pun masih di bawah Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5).

Sebagaimana dijelaskan di atas, upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sedemikian rupa, baik itu dengan pendekatan regulasi maupun pendekatan institusi. Akan tetapi, melihat kenyataan yang ada, hasil dari upaya ini masih jauh dari harapan.

Kenapa bisa demikian?

Komitmen Penegakkan Hukum

Hukum yang baik di tangan Penegak Hukum yang  tidak baik hasilnya menjadi  tidak baik.

Hukum yang tidak baik ditangan Penegak Hukum  yang baik hasilnya akan menjadi baik.

Rasanya dua pernyataan yang biasa muncul dalam ranah ilmu hukum di atas tidak keliru untuk mewakili sebab yang pertama. Apapun baiknya dan seperti bagaimanapun sempurnanya suatu aturan hukum atau institusi hukum dibentuk, tetap tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik selama komitmen dan keseriusan penegak hukumnya masih rendah. Kalau kita lihat, pendekatan-pendekatan peraturan maupun insitusi yang dibentuk pemerintah sebagaimana disebutkan di atas tidak berhasil untuk memberantas korupsi. Tentu yang menjadi latar belakang ketidakberhasilan ini adalah komitmen dari para penegak hukum itu sendiri.

Jika dilihat dari sudut pandang yuridis, yang dimaksud penegak hukum adalah polisi, jaksa, hakim, dan KPK. Namun jika dipandang dari sudut sosio-politis yang lebih luas, penegak hukum disini bukan sekadar polisi, jaksa, hakim, atau KPK, tetapi juga penyelanggara negara lainnya termasuk juga pegawai negeri, karena bagaimanapun mereka lah yang mendapat amanah dari rakyat untuk mengelola uang rakyat dengan sebaik-baiknya sehingga dengan sendirinya mereka pun menjadi pihak yang harus bertanggung jawab ketika ada uang rakyat yang ditilep oleh pihak-pihak tertentu.

By need dan by greed

Tidak sulit untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang melatarbelakangi seseorang hingga ia “tega” melakukan extraordinary crime berupa korupsi. Dari sisi psikologis, pada dasarnya ada dua kemungkinan yang menjadi penyebabnya: by need (desakan kebutuhan) atau by greed (keserakahan). Keduanya mesti diberantas, akan tetapi penanganannya dilakukan dengan cara yang berbeda. By need corruption mesti ditangani dengan perbaikan kesejahteraan, dalam hal ini adalah pemberian gaji atau insentif yang cukup. Sementara by greed corruption ditangani dengan pemberian sanksi/hukuman yang tegas serta mampu memberi efek jera kepada pelakunya.

Dewasa ini, yang lebih sering terjadi adalah by greed corruption. Sebagaimana kita ketahui, penyelenggara negara ataupun pegawai negeri sudah mendapat gaji dan tunjangan yang cukup besar untuk memenuhi keperluan hidupnya. Dengan kata lain, korupsi yang dilakukan oleh mereka bukan lantaran faktor kesejahteraan mereka yang kurang, akan tetapi faktor intrapersonal mereka yang memang serakah.

Yang menjadi masalah, sanksi untuk menghukum pelaku “keserakahan luar biasa” ini masih jauh panggang dari api. Lagi-lagi, komitmen penegak hukum lah yang patut dipertanyakan.

Memberantas korupsi dari diri sendiri

Klausul ini bukan berarti menyampingkan atau menganggap tidak penting upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun demikian, secara intrapersonal, dari diri manusia masing-masing harus mampu mengikis egoisme, terutama terkait keserakahan yang muncul dari dalam dirinya. Dengan demikian, ada upaya yang sinergis dari segi hukum positif maupun dari segi intrapersonal individu. Jika dua hal ini dapat berjalan dengan padu, tentu upaya mewujudkan negara yang bersih dari korupsi akan semakin mudah dilaksanakan.

Meningkatkan iman, memperbanyak syukur, dan membangun rasa malu

Iman, syukur, dan malu adalah tiga hal yang sangat jauh berbeda akan tetapi pada dasarnya sangat erat kaitannya. Semakin tinggi iman seseorang bisa ditandai dengan semakin seringnya ia bersyukur dan semakin tinggi pula kadar malunya. Malu dalam hal ini adalah malu untuk berbuat dosa.

Seseorang dengan iman yang kuat akan malu kepada Tuhan dan masyarakat luas seandainya ia berbuat dosa. Dari perspektif agama, tidak ada satu pun agama yang mengajarkan umatnya untuk berkorupsi. Semuanya sepakat, bahwa korupsi adalah suatu dosa dan perbuatan kotor. Dalam konteks ini, korupsi dapat disamakan dengan mencuri, merampok, atau merebut hak orang banyak.

Satu-satunya langkah internal untuk melawan by greed corruption adalah syukur. Syukur adalah antitesis yang paling tepat untuk serakah. Dengan memperbanyak syukur maka dengan sendirinya sifat keserakahan seseorang akan berkurang hingga mencapai taraf yang sangat rendah.

Maka dari itu, sebagai bangsa yang mengakui kekuasaan Tuhan, sudah waktunya bangsa Indonesia memperkuat imannya masing-masing, diiringi rasa syukur yang tulus hingga dengan sendirinya berimplikasi pada munculnya rasa malu untuk melakukan praktik-praktik korupsi.

Iman yang kuat, syukur yang ikhlas, dan kadar malu yang tinggi, seandainya itu ada pada setiap penegak hukum tanpa terkecuali, dengan sendirinya pula akan menumbuhkan komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi. Komitmen ini lah yang mutlak dibutuhkan dalam dari mereka.

Solusi terakhir ini memang tampak klise, normatif, naif, dan sok. Tapi semua orang yang mengakui adanya Tuhan, dalam hatinya yang paling dalam tentu tidak akan tidak sepakat. Kecuali, mereka masih berada di ranah abu-abu, atau barangkali mereka lah koruptor atau calon-calon koruptor itu.

Yang jelas, manusia memang berpotensi berada pada dua sisi. Sisi baik atau sisi buruk, sisi jujur atau sisi dusta, sisi amanah atau sisi khianat, sisi bersih atau sisi korup. Begitulah, manusia memang diberi kebebasan oleh Tuhan untuk memilih sisi yang mana.

Bagaimana dengan Anda/kita?

Sumber referensi: Percepatan Pemberantasan Korupsi (LAN RI:2009)

3 thoughts on “Memberantas Korupsi dari Diri Sendiri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s